Instrumen Hukum Nasional Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM nasional (Sumber: http://lama.elsam.or.id)

    Setelah memasuki era reformasi tahun 1998, pengaturan hak asasi manusia dalam tata hukum di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Bahkan, dapat dikatakan sangat pesat jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Seperti kita ketahui, pada tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami amendemen dengan di antaranya mengalami penambahan bab khusus tentang hak asasi manusia. Selain itu, ditetapkan dan disahkan pula berbagai peraturan perundang-undangan lain yang khusus mengatur masalah hak asasi manusia.

Era reformasi benar-benar membawa berkah yang positif bagi upaya memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Era ini mendorong terjadinya perkembangan hak asasi manusia yang menggembirakan dari segi pengaturannya dalam hukum. Maka, selain instrumen hukum yang lebih dahulu muncul, yakni Pancasila dan UUD 1945, lahir beberapa instrumen hukum penting lain mengenai hak asasi manusia, seperti Tap. XVII MPR/1998, UU No. 9/1998, UU No. 5/1998, UU No. 39/-1999, UU No. 26/2000, Perpu No. 1/1999, dan  Keppres No. 181/1998.

·         Pancasila

    Sebagai dasar negara yang menjadi landasan hukum tertinggi bagi bangsa Indonesia, Pancasila memberikan rambu-rambu tentang hak asasi manusia. Pancasila memberikan arahan tentang hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung dalam beberapa silanya. Nilai atau rambu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam Pancasila, antara lain, sebagai berikut.

§        Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta, termasuk manusia sebagai salah satu penghuninya.

§        Tuhan menciptakan manusia dengan disertai akal, hati nurani, dan martabat yang mulia.

§        Tuhan menganugerahkan hidup, kebebasan, dan harta milik kepada manusia.

§        Sebagai makhluk yang bermartabat mulia, manusia dibebani kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 

v     bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

v     mencintai sesama manusia dengan memelihara hubungan dengan sesama serta menjaga persatuan;

v     menghargai serta memelihara hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik;

v     melaksanakan hukum yang berlaku;

v     cinta, berbakti, dan mengabdi pada tanah air, bangsa, dan negara;

v     mencintai dan membela keadilan dan kebenaran.

·         UUD 1945

    UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara jelas dan meyakinkan. Selain dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan perihal hak kemerdekaan serta upaya perlindungan dan pemajuan kehidupan bangsa, dalam batang tubuh juga diatur hak asasi manusia warga negara. Beberapa pasal yang mengatur masalah hak asasi manusia, antara lain, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3), pasal 28F, pasal 28G ayat (a), dan pasal 28J ayat (1). Isi pokok dari pasal-pasal tersebut sebagian sudah diuraikan dalam tulisan lain di blog ini (periksa “Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945”). Adapun uraian lengkap dan terperincinya dapat dibaca langsung dalam buku UUD 1945 hasil amendemen.

·         Tap. XVII MPR Tahun 1998

    Tap. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia merupakan bentuk penegasan kembali mengenai pengakuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia terhadap hak asasi manusia. Tap MPR ini dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam bidang hukum serta penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tap. XVII/MPR/1998 dapat dikatakan berisi pernyataan, deklarasi, atau piagam hak asasi manusia versi bangsa Indonesia. Adapun isi pernyataan atau piagam hak asasi manusia dalam ketetapan ini adalah sebagai berikut.

§        Bahwa manusia ialah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan.

§        Bahwa hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

§        Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

§        Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Declaration of Human Rights). Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

§        Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

§        Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia serta pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

§        Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan piagam hak asasi manusia.

    Tap. XVII/MPR/1998 mengamanatkan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan, melindungi, dan menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tinggi negara dan pemerintah juga diamanatkan untuk turut mengesahkan (meratifikasi) instrumen-instrumen hak asasi manusia dari PBB sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

    Isi piagam di depan tersebut masih bersifat umum. Untuk menjabarkannya lebih terperinci dan operasional, Tap. XVII/MPR/1998 juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia ke dalam sejumlah bab dan pasal. Rumusan hak-hak asasi manusia dalam bab ketetapan MPR ini, antara lain, sebagai berikut.

§       Bab I mengatur hak untuk hidup.

§       Bab II mengatur hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

§       Bab III mengatur hak pengembangan diri.

§       Bab IV mengatur hak keadilan.

§       Bab V mengatur hak kemerdekaan.

§       Bab VI mengatur hak kebebasan informasi.

§       Bab VII mengatur hak keamanan.

§       Bab VIII mengatur hak kesejahteraan.

·        UU No. 9 Tahun 1998

    UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum adalah undang-undang yang mengatur hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di hadapan umum. Penyampaian pendapat di muka umum, menurut undang-undang ini, memiliki pengertian menyampaikan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan di depan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang yang dilakukan secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Bentuk penyampaian pendapat secara lisan,  antara lain, meliputi pidato, dialog, dan diskusi. Bentuk penyampaian secara tulisan, antara lain, meliputi petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.

    Penyampaian pendapat di muka umum ini dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Penyampaian pendapat dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Berikut ini dikutip beberapa pasal tentang pengaturan hak penyampaian pendapat di muka umum yang terdapat dalam UU No. 9/1998.

§        Pasal 2 ayat (1) mengatur hak untuk bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

§        Pasal 5 mengatur hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.

§        Pasal 6 mengatur kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral, menaati hukum dan perundang-undangan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

§        Pasal 7 mengatur kewajiban dan tanggung jawab aparatur negara, antara lain, untuk melindungi hak asasi manusia dan melakukan pengamanan dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

§        Pasal 8 mengatur hak masyarakat untuk berperan serta secara bertanggung jawab dan berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung aman, tertib, dan damai.

§        Pasal 9 ayat (3) mengatur larangan kepada peserta kegiatan penyampaian pendapat di muka umum untuk membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

·        UU No. 5 Tahun 1998

    UU No. 5/1998 mengatur tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau  Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Isi pokok undang-undang ini adalah bahwa Indonesia menyetujui dan akan melaksanakan isi konvensi tersebut. Konvensi anti penyiksaan ini dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB serta telah disepakati dan disahkan oleh tidak kurang dari 105 negara.

    Pada intinya, konvensi itu menentang segala bentuk penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Konvensi terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan berisi enam paragraf, sedangkan batang tubuh berisi tiga bab yang terdiri atas 33 pasal. Di dalam pembukaan, antara lain, ditegaskan bahwa tujuan konvensi ini adalah mengefektifkan perjuangan di seluruh dunia dalam menentang penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

·        UU No. 39 Tahun 1999

    UU No. 39/1999 adalah undang-undang yang khusus mengatur Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini terdiri atas sebelas bab dan 106 pasal. Kesebelas bab tersebut selengkapnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

§       Ketentuan Umum (Bab I),

§       Asas-Asas Dasar (Bab II),

§       Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III),

§       Kewajiban Dasar Manusia (Bab IV),

§       Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah (Bab V),

§       Pembatasan dan Larangan (Bab VI),

§       Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Bab VII),

§       Partisipasi Masyarakat (Bab VIII),

§       Pengadilan Hak Asasi Manusia (Bab IX),

§       Ketentuan (Bab X), serta

§       Penutup (Bab XI).

    Dalam Bab III, dijelaskan jenis-jenis hak asasi manusia. Di dalamnya terdapat sepuluh jenis hak asasi manusia, yang sebagiannya sudah dipaparkan dalam Bab II. Di antara kesepuluhnya, terdapat hak wanita dan hak anak. Pengaturan hak wanita dan anak secara khusus adalah kemajuan yang menggembirakan dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kaum wanita dan anak-anak, dua golongan dalam masyarakat yang selama ini sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

    Selain itu, diatur juga perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta kewajiban dasar manusia. Pemerintah dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, di sisi lain, setiap warga negara, selain memiliki sejumlah hak dasar, juga dibebani sejumlah kewajiban. Kewajiban yang dimaksud, antara lain, menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Disebutkan bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.

·        UU No. 26 Tahun 2000

    UU No. 26/2000 mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini ditetapkan dan disahkan untuk mencabut sekaligus memperbaiki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan berlakunya UU No. 26/2000, berarti Perpu No. 1/1999 tak berlaku lagi. UU No. 26/2000 berisi sepuluh bab dan terdiri atas 51 pasal. Hal-hal yang diatur, di antaranya, kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan hak asasi manusia, kewenangan pengadilan hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban dan saksi, serta ketentuan pidana kasus pelanggaran hak asasi manusia.

    Disebutkan oleh undang-undang ini bahwa pengadilan hak asasi manusia khusus bertugas menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat. Adapun pelanggaran hak asasi manusia yang masuk kategori berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan akan dijelaskan terperinci dalam Bab V tentang pelanggaran hak asasi manusia). Berikut ini dipaparkan beberapa isi pasal yang terdapat dalam UU No. 26/2000.

§        Pasal 23 Ayat (1) menyatakan, penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

§        Pasal 25 menyatakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai per-kembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

§        Pasal 34 ayat (1) menetapkan, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berat hak asasi manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. 

·          Keppres No. 181 Tahun 1998

    Keputusan Presiden No. 181/1998 ini tergolong unik. Peraturan perundang-undangan yang satu ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kaum perempuan Indonesia. Keppres tersebut mengatur pembentukan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

    Di dalamnya diatur pembentukan, asas, dan sifat komisi yang dimaksud. Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dibentuk komisi yang bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komisi ini berasaskan Pancasila dan bersifat independen.

Keppres No. 181/1998 berisi lima bab dan terdiri atas 17 pasal. Berikut ini adalah contoh beberapa pasal yang terdapat di dalamnya.

§        Pasal 4 menetapkan tiga tujuan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Ketiganya adalah sebagai berikut:

v         menyebarluaskan pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia,

v         mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta

v         meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia perempuan.

§        Pasal 7 menetapkan, anggota Komisi Paripurna adalah tokoh-tokoh yang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

v         telah aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan/atau memajukan kepentingan perempuan,

v         mengakui adanya masalah ketimpangan jender,

v         menghargai kemajemukan agama dan ras/etnisitas (suku) serta peka terhadap perbedaan kelas ekonomi, dan

v         peduli terhadap upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.