Beberapa Masalah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Oleh Akhmad Zamroni

Sumber: haluannews.com

Di tengah harapan besar akan terwujudnya pemerataan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat kita di daerah-daerah, bagaimanakah pelaksanaan otonomi daerah di negara kita? Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana dan harapan yang dicanangkan? Apa saja masalah yang timbul sebagai ekses dari pelaksanaan otonomi daerah?

Pelaksanaan otonomi daerah ternyata memang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana dan harapan semula. Hasil-hasil pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya menggembirakan; dalam arti, belum dapat mewujudkan semua harapan dan tujuan yang dicanagkan. Di beberapa daerah otonomi memang sudah dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan banyak kemajuan bagi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Namun, secara umum, pelaksanaan otonomi daerah masih menimbulkan beberapa masalah, selain juga dapat memicu munculnya beberapa masalah baru. Berikut ini dipaparkan beberapa masalah yang timbul dan mungkin dapat muncul pada masa mendatang dari pelaksanaan otonomi daerah.

1.   Otonomi daerah masih seringkali ditafsirkan secara kurang tepat oleh pemerintah dan masyarakat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya daerah yang masih canggung melaksanakan otonomi, sementara di sisi lain ada pula daerah yang terlalu jauh melaksanakan otonomi sehingga menjalankan kewenangan yang kurang terkontrol dan terkesan kebablasan. Seperti yang terjadi di banyak daerah, pelaksanaan otonomi yang di luar kontrol telah menimbulkan ekploitasi pemerintah daerah terhadap masyarakat daerahnya sendiri; misalnya, dikenakannya banyak sekali jenis pajak yang memberatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sumber: i.ytimg.com

2.   Otonomi daerah banyak disalahgunakan atau diselewengkan oleh para pejabat daerah dan anggota lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD). Oleh banyak pejabat daerah dan anggota DPRD, otonomi dimanfaatkan untuk memupuk kekayaan serta memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik dengan cara yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Akibatnya, terjadi banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD yang sangat merugikan masyarakat daerah dan negara.

3.   Otonomi daerah dapat memicu timbulnya semangat kedaerahan yang berlebihan di berbagai daerah. Hal ini terutama dapat muncul jika otonomi dilaksanakan secara tak terkontrol tanpa disertai semangat kebangsaan dan wawasan nasional. Dampaknya, dapat bermunculan kebijakan-kebijakan daerah yang kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.