Rabu, 13 September 2017

Kontroversi dan Misteri Pemberontakan G-30-S (Gerakan 30 September)

Oleh Akhmad Zamroni

Sumber: myeatandtravelstory.files.wordpress.com

       Gerakan 30 September (G-30-S) dapat dikatakan merupakan pemberontakan yang paling mengguncang dan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Secara keseluruhan, pemberontakan ini ––beserta semua dampak dan implikasinya –– menjadi gerakan pemberontakan yang paling banyak memakan korban jiwa. Tidak kurang dari tujuh orang perwira ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; sekarang Tentara Nasional Indonesia [TNI]) gugur, sementara ribuan warga masyarakat juga turut kehilangan nyawa akibat pemberontakan ini. Adapun dari sisi pelaku pemberontakan, terjadi pro dan kontra yang cukup tajam di kalangan ahli sejarah dan masyarakat awam. Ada beberapa versi mengenai pelaku pemberontakan 30 September. Salah satu versi menyatakan bahwa pemberontakan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 tersebut –– sehingga disebut G-30-S –– didalangi oleh dinas intelijen Amerika Serikat, CIA (Central Intelligence Agency). Versi lainnya menyatakan bahwa dalang sekaligus pelaku pemberontakan tersebut tidak lain adalah PKI (Partai Komunis Indonesia).
       Dari kedua versi tersebut –– juga versi-versi lain yang beredar –– sebagian besar sejarawan dan masyarakat Indonesia tampaknya lebih percaya dan yakin bahwa otak dan pelaku gerakan 30 September adalah PKI. Hal ini terutama didasarkan pada penuturan para saksi dan pelaku sejarah di sekitar peristiwa G-30-S yang terjadi pada tahun 1965. Namun, situasi dan kondisi secara keseluruhan pada saat itu memang rumit, kacau, dan tak menentu sehingga cukup sulit untuk membuat kesimpulan yang pasti dan valid. Sementara itu, kalangan yang lebih mempercayai bahwa dalang G-30-S adalah CIA juga memiliki alasan-alasan tersendiri.
       Sumber-sumber sejarah (pustaka dan  ahli sejarah) yang lebih percaya bahwa pemberontakan didalangi PKI menilai, gerakan 30 September merupakan upaya sistematis PKI untuk melakukan makar dan kudeta dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. PKI dianggap secara sengaja melakukan serangkaian aksi untuk merebut kekuasaan atau menggulingkan pemerintahan dalam upaya mengganti dasar dan ideologi negara Indonesia Pancasila dengan ideologi yang mereka anut, yakni komunisme (atau Marxisme). Mereka menghalalkan dan melakukan segala cara untuk mewujudkan ambisinya. Cara atau metode yang mereka tempuh bermacam-macam: dari demonstrasi, provokasi, agitasi, menyebarkan isu dan fitnah, hingga menculik dan membunuh perwira menengah dan tinggi Angkatan Darat ABRI.
       Adapun sumber sejarah yang lebih mempercayai CIA sebagai otak pemberontakan menilai bahwa keterlibatan CIA dalam gerakan 30 September merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk membendung penyebaran komunisme di Indonesia. Menurut sumber ini, Amerika Serikat berkepentingan untuk menghentikan ekspansi (penyebaran) komunisme di Indonesia khususnya dan di dunia internasional umumnya karena komunisme merupakan musuh utama ideologi Amerika Serikat (AS dan negara-negara Barat umumnya menganut ideologi kapitalisme/liberalisme). Seperti diketahui, pada masa-masa menjelang pecahnya pemberontakan G-30-S (sekitar awal 1960-an), pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno terkenal sangat anti-Barat (antikapitalisme) dan sebaliknya dekat dengan negara-negara komunis (terutama Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina) sehingga Amerika Serikat merasa perlu melakukan tindakan yang diperlukan, yakni kudeta. Di sisi lain, untuk menghentikan dan menghancurkan komunisme di Indonesia, Amerika Serikat melalui CIA membuat skenario bahwa kudeta itu seolah-olah justru dilakukan oleh PKI sehingga kemudian ada alasan yang kuat (bagi rakyat dan pemerintah Indonesia) untuk menghancurkan PKI dan menjadikannya sebagai partai politik atau organisasi yang terlarang.
       Terlepas dari perbedaan pandangan dan kontroversi tentang pelaku G-30-S yang hingga kini tak berkesudahan tersebut, fakta menunjukkan bahwa pemberontakan G-30-S memang benar-benar telah terjadi. Dalam lembaran sejarah bangsa dan negara Indonesia, pemberontakan G-30-S menjadi tragedi memilukan yang tak akan terlupakan. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, G-30-S merupakan gerakan makar dan kudeta yang paling mengguncang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hal ini karena selain menimbulkan korban jiwa yang besar di kalangan sipil dan militer, pemberontakan G-30-S juga terjadi di dekat pusat-pusat kekuasaan atau pemerintahan negara sehingga sempat membuat pemerintahan menjadi goyah serta masyarakat mengalami kepanikan dan kekacauan luar biasa.

Sumber: asopi.files.wordpress.com

       Akibat kepanikan dan kemarahan, sebagian masyarakat secara spontan mengambil tindakan sendiri dengan melakukan serangan balik terhadap para simpatisan dan pengikut PKI. Adapun pemerintah dan
ABRI –– dengan didasari rasa tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara –– juga mengambil sejumlah tindakan hukum terhadap para tokoh dan pemimpin PKI. Pandangan umum ketika itu memang menilai bahwa dalang di balik pemberontakan 30 September adalah PKI berikut organ-organnya sehingga merekalah yang dijadikan sasaran kemarahan dan tindakan hukum. Akibat kemarahan dan serangan balik masyarakat, diperkirakan ribuan pengikut dan simpatisan PKI meninggal dunia, sementara sebagian tokoh dan pemimpin PKI dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup oleh pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa selama pergolakan peristiwa G-30-S terjadi, tidak sedikit pula warga masyarakat yang antikomunis dan anti-PKI serta mereka yang awam dan tidak mengerti masalah politik kehilangan nyawa akibat tindak kekerasan yang dilakukan para pengikut dan simpatisan PKI.
       Pemberontakan G-30-S diawali dengan memanasnya suhu politik Indonesia akibat perbedaan pandangan dan konflik internal di tubuh pemerintahan, ABRI (terutama Angkatan Darat), partai politik, sastrawan, seniman, dan masyarakat. Pemerintahan di bawah Presiden Soekarno, selain lebih condong ke blok komunis (Uni Soviet dan RRC), di dalam negeri juga tampak memberi angin kepada PKI dengan, di antaranya, mengeluarkan ide Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) –– suatu hal yang sebenarnya mendapat tentangan keras dari para tokoh dan masyarakat. Akibat ide Nasakom, PKI kian memiliki pengaruh kuat serta menjadi kekuatan politik besar yang paling gencar melakukan manuver. Manuver PKI yang menonjol, antara lain, mendesakkan dibentuknya Angkatan Kelima (terdiri atas kaum buruh dan petani yang dipersenjatai), membentuk Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat; beranggotakan sastrawan, seniman, dan cendekiawan yang berhaluan kiri), dan mengusulkan pembubaran partai-partai politik tertentu yang memiliki sikap kritis dan anti terhadap komunisme dan PKI.
       PKI terus berusaha menanamkan pengaruhnya ke hampir semua lini: pemerintah, ABRI, sastrawan, seniman, cendekiawan, dan masyarakat luas. Akibatnya, banyak lembaga negara, organisasi, dan masyarakat terbelah-belah antara yang pro-PKI dan anti-PKI serta dilanda sikap saling curiga. Di kemudian hari diketahui, sebagian pejabat pemerintah dan ABRI, sastrawan, seniman, dan cendekiawan merupakan pengikut PKI.
       Memasuki bulan Mei 1965, suhu politik kian memanas akibat beredarnya desas-desus yang disebarkan oleh PKI tentang pembentukan Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat ABRI. Informasi ini, menurut beberapa sumber, berasal dari dokumen yang ditemukan di kediaman Gilchrist, Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Menurut informasi yang tidak jelas kebenarannya, Dewan Jenderal beranggotakan para perwira AD ABRI yang berencana melakukan kudeta melalui aksi militer, tetapi AD membantahnya dengan keras serta sebaliknya menuding PKI-lah yang sebenarnya hendak melakukan perebutan kekuasaan. Secara resmi, pada tanggal 27 September 1965, AD juga mengumumkan penolakan terhadap pemberlakuan prinsip Nasakom di jajaran ABRI dan pembentukan Angkatan Kelima yang diusulkan oleh PKI. Hal ini membuat persaingan dan ketegangan antara AD dan PKI berubah menjadi permusuhan politik antara keduanya.

Sumber: upload.wikimedia.org, 2.bp.blogspot.com, 
cdn0-a.production.liputan6.static6.com 

       Suhu tinggi politik kemudian berkembang menjadi krisis politik ketika pada tanggal 30 September 1965 malam hari hingga tanggal 1 Oktober 1965 dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi dan menengah AD serta seorang polisi. Para perwira AD dan polisi yang menjadi korban pembunuhan ini adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Pandjaitan, Brigjen Soetoyo Siswomiharjo, Kolonel Katamso, Letkol Soegiyono, dan Lettu Piere A. Tendean, dan  AIP Karel Satsuit Tubun. Pelaku penculikan dan pembunuhan diduga kuat adalah pasukan sempalan AD yang telah menjadi pengikut dan simpatisan PKI. Komandan lapangan yang memimpin operasi berdarah ini diduga adalah Letkol Untung (komandan Batalion I Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa), sedangkan otak gerakan adalah para pemimpin PKI, seperti D.N. Aidit dan Kamaruzaman. Tokoh-tokoh lain yang secara langsung atau tidak langsung juga diduga terlibat atau setidaknya turut menjadi pengikut dan pejabat penting PKI, antara lain, Dr. Soebandrio (wakil perdana menteri I), Dr. Chaerul Saleh (wakil perdana menteri III), Oei Tjoe Tat (menteri Kabinet Dwikora), Marsma Omar Dhani (AU ABRI), Brigjen Soeparjo (AD ABRI), Kol. Latief (ABRI), Kol. Soenardi (AL ABRI), dan Kol. Anwar (Polri).

       Melihat keadaan demikian chaos dan kritis, banyak tokoh dan warga masyarakat mendesak pemerintah untuk secepatnya mengambil tindakan. Pemerintah melalui ABRI bersama rakyat kemudian melakukan operasi penumpasan. Dalam waktu yang relatif singkat, pemimpin tertinggi PKI, D.N. Aidit, serta beberapa tokoh PKI, seperti Kamaruzaman, Soebandrio, Omar Dhani, Kolonel Latief, dan Letkol Untung, dapat ditangkap. Sebagian dieksekusi pada saat penangkapan, sebagian lagi dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup. Pada tahun 1966, pemerintah kemudian membubarkan PKI serta mengumumkannya sebagai partai terlarang di Indonesia.