Asesmen Diagnosis Berkala

Oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dampak Psikologis dan Akademis Pembelajaran Daring pada Siswa

 Oleh  Akhmad Zamroni

Belajar jarak jauh secara online  (Sumber: Fatih School Aceh & https://kaltim.prokal.co) 

Pandemi corona virus desease  2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat umumnya dan para siswa sekolah khususnya. Aktivitas pembelajaran secara tatap muka, normal, dan offline  (konvensional) dihentikan dan sebagai gantinya  pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan model online  (daring). Hal ini membawa implikasi berantai yang berat tidak hanya pada aktivitas pembelajaran siswa dan sekolah, melainkan juga pada etos dan disiplin belajar siswa serta pada beban tambahan pekerjaan dan biaya yang ditanggung orang tua.

Meskipun terlihat canggih dan prestisius, pembelajaran secara online  dengan smartphone  terbukti kurang efektif dan tidak optimal. Penyerapan ilmu melalui pendekatan saintifik untuk mencapai/meraih empat kompetensi yang diamanatkan Kurikulum 2013 (kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap sosial, kompetensi sikap spiritual, dan kompetensi keterampilan) jauh dari ekspektasi yang dicanangkan. Alih-alih meraih empat kompetensi, selain penyampaian dan penguasaan materi jauh dari target, pembelajaran secara online  ternyata justru menimbulkan dampak tidak menguntungkan pada emosi dan psikis siswa, selain juga menimbulkan beban baru yang berat pada orang tua.

Waktu luang siswa di rumah yang sepintas menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat berlangsungnya pembelajaran normal (tatap muka) umumnya tidak membuat siswa merasa lebih enjoy  dan gembira, melainkan justru lebih sering merasa jenuh dan bahkan stres. Hal ini terjadi karena tugas yang diberikan guru dan sekolah menjadi jauh lebih banyak dan berat dibandingkan sebelumnya, pengerjaan tugas hampir sepenuhnya dilakukan secara mandiri tanpa pendampingan dan pemfasilitasan oleh guru, serta pengerjaannya pun dilakukan hanya berkutat di rumah selama berbulan-bulan tanpa berinteraksi langsung dengan teman dan guru, sementara di sisi lain penyampaian materi pelajaran oleh guru sangat minim dilakukan sehingga siswa tidak mengalami transfer of knowledges and skills yang semestinya.

Secara psikologis, hal itu menyebabkan siswa menjadi tertekan dan “menderita”. Akibatnya, mereka kemudian menjadi sangat enggan (malas) untuk belajar dan mengerjakan tugas dari sekolah dengan konsekuensi tugas-tugas yang terbengkalai akhirnya dikerjakan dan diselesaikan orang tua. Adapun secara akademis, siswa menjadi lebih “bodoh” dan tertinggal karena transfer of knowledges and skills  melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik tidak berjalan normal. Terhadap dampak yang kedua ini, para orang tua tidak dapat berbuat banyak selain mengembalikannya kepada guru dan sekolah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Pangkal semua problematikanya adalah pandemi Covid-19 tidak kunjung dapat diatasi sehingga kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan guru dan sekolah. Apa yang terjadi di dunai pendidikan Indonesia itu tampaknya juga terjadi di hampir semua negara lain di dunia. Selama pandemi Covid-19 belum berakhir dan pembelajaran tetap berlangsung secara online, sudah hampir dapat dipastikan bahwa kita kehilangan waktu sekian tahun untuk menjalankan aktivitas pendidikan secara normal, baik, dan benar sehingga selama itu pula para siswa sekolah mengalami stagnasi kompetensi serta kemandekan perkembangan akademis dan psikologis  ––  jika tidak dapat dikatakan mengalami kemunduran yang memprihatinkan.

Hal yang perlu dilakukan adalah memikirkan dengan serius untuk menebus dan memulihkan kembali kompetensi serta perkembangan akademis dan psikologis para siswa dengan pendidikan yang tepat dan berdaya guna pada waktu-waktu lain yang akan datang setelah pandemi Covid-19 berakhir dan kehidupan kembali normal. Namun, kapan pandemi Covid-19 dapat diatasi serta kehidupan sosial dan aktivitas akademik sekolah dapat berjalan normal kembali?

Implementasi Kegiatan Asesmen pada Awal Pembelajaran

 Oleh  Akhmad Zamroni

Pada tahun 2021 mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) akan menyelenggarakan asesmen nasional (AN) sebagai pengganti ujian nasional (UN). Menurut rencana, asesmen nasional akan digelar pada bulan Maret hingga Agustus 2021. Kegiatan ini akan diadakan dengan tiga instrumen, yakni asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter (SK), dan survei lingkungan belajar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen dan wacana pengenalan program asesmen nasional (AN) yang dikeluarkan Kemendikbud RI, asesmen nasional diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Ketiga tujuan yang dimaksud sebagai berikut: (1) mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh; (2) menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid; serta (3) memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Hampir dapat dipastikan, asesmen nasional akan diselenggarakan di tengah belum berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan di dunia . Oleh sebab itu, implementasi asesmen nasional oleh pemerintah, sekolah, dan guru harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi siswa akibat terdampak oleh pandemi Covid-19. Seperti kita ketahui, pembelajaran online  (daring) yang diberlakukan di Indonesia akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan pada aspek akademis dan psikologis siswa sehingga hajatan asesmen nasional yang akan digelar tahun 2021 mendatang harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara saksama kondisi para siswa.

Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan asesmen nasional di tengah pandemi Covid-19, berikut ini dipaparkan infografis perihal kegiatan asesmen pada awal pembelajaran yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sumber: https://pusmenjar.kemdikbud.go.id

Beberapa Hal yang Dilakukan Guru dalam Kegiatan Asesmen

 Oleh  Akhmad Zamroni

Sejak akhir taun 2019 lalu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menggodok asesmen nasional (AN) sebagai program yang akan segera dilaksanakan untuk menggantikan ujian nasional (UN). Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan (sekolah) dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar yang meliputi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.

Dalam program asesmen nasional, guru masih tetap memiliki peranan yang cukup penting. Aktivitas yang dilakukan guru dalam asesmen, antara lain, meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tiga rangkaian kegiatan ini dilakukan guru dalam aspek nonkognitif dan kognitif. Berikut ini dipaparkan beberapa hal yang dilakukan guru dalam kegiatan asesmen melalui infografis.

Sumber: https://pusmenjar.kemdikbud.go.id

Mulai Tahun 2021, Kemendikbud Akan Menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN)

Ilustrasi pengertian Asesmen nasional (AN) (Sumber: Balitbang, Kemendikbud) 

Pada tahun 2021 mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan asesmen nasional yang terdiri atas asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter (SK), dan survei lingkungan belajar (SLB). Asesmen tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional (UN), melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam literasi  dan numerasi.

Seperti diketahui, salah satu indikator yang menjadi acuan di Kemendikbud adalah Programme for International Student Assessment (PISA). Sebagai metode penilaian internasional, PISA merupakan indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, peringkat nilai PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 adalah Membaca (peringkat 72 dari 77 negara), Matematika (Peringkat  72 dari 78 negara), dan Sains (peringkat 70 dari 78 negara). Nilai PISA Indonesia juga cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang nantinya akan berfokus pada literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.

“Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dua hal ini yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi minimum yang akan dimulai tahun 2021. Jadi, bukan berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi. Ini kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar,” tutur Mendikbud, Nadiem Makarim.

Persiapan

Apa sajakah hal-hal yang harus disiapkan guru dan tenaga kependidikan terkait upaya untuk memfokuskan literasi dan numerasi?

“Yang paling penting, menurut saya, adalah cara berpikir yang tidak terikat pada satu pola atau satu disiplin; ini yang paling penting. Karena fokus pada literasi, numerasi, karakter ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah interdisipliner, dan itulah arah pendidikan pada saat ini dan realitas dunia yang kita hadapi,” demikian dikatakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril dalam wawancara telekonferensi, Rabu (3/6/2020).

“Banyak sekali inovasi terjadi karena lintas disiplin saling ngobrol, saling kemudian melakukan project  dan nanti ke depannya juga kita tidak bisa survive dengan menguasai disiplin, konten. Kita harus menguasai fleksibilitas secara kognitif dan soft skills  sehingga kita bisa bergerak dari satu bidang ke bidang lain,” tambahnya.

Ilustrasi instrumen Asesmen Nasional (Sumber: Balitbang, Kemendikbud) 

Iwan mengungkapkan, visi Asesmen Kompetensi Minimum merupakan upaya menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan.

“Di masa depan tidak bisa kita hanya, bahkan masa sekarang juga ya, bekerja hanya pada satu bidang. Kita nanti bidangnya sudah enggak  ini lagi nih, diambil sama teknologi dan lain-lain, lebih efisien. Ternyata ilmu kita sudah tidak relevan lagi sehingga harus pindah atau mencari keterampilan lain dan sebagainya,” urai Iwan.

Pada masa depan, para lulusan sekolah (siswa) diharapkan dapat memiliki keterampilan yang multibidang serta mampu berpindah-pindah bidang karena banyak bidang mengalami die out  akibat digantikan oleh teknologi

“Prediksinya ‘kan ke depan itu siswa yang tamat tahun sekarang bisa sampai pindah 4-5 bidang pekerjaannya di masa depan. Betul-betul pindah bidang karena bidangnya sudah die out,  teknologi sudah bisa menggantikan,” tandas Iwan.

(Sumber: http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/read-news/bersiap-menuju-asesmen-kompetensi-minimum; dengan penyesuaian seperlunya)

Penjelasan Mendikbud Soal Kurikulum Darurat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Sumber: https://mediaindonesia.com) 

Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 (corona virus desease  2019).

Kendala yang dialami guru adalah kesulitan dalam mengelola PJJ  dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum serta waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar.

Untuk orang tua kendala yang dihadapi adalah tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lain yang harus dijalankan (kerja, urusan rumah, dsb.) serta kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi putra-putrinya belajar di rumah.

Adapun kendala yang dihadapi siswa adalah kesulitan dalam konsentrasi belajar dari rumah serta keluhan akan beratnya pemberian tugas dan soal-soal dari guru dan sekolah.

Oleh sebab itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada pertengahan Juni 2020 lalu akhirnya direvisi. Tentunya revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, pada taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, di Jakarta, Jumat (07/08).

Zona Kuning Diperbolehkan Melakukan Pembelajaran Tatap Muka

Dalam revisi SKB tersebut, Nadiem mengatakan bahwa daerah-daerah yang berada pada zona kuning diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka.

Mendikbud juga menjelaskan bahwa pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru sebagai berikut.

1.  Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning.

2.  Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus).  Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus).

“Untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah, tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR),” ujar Mendikbud.

Mendikbud menegaskan, meskipun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda/Kanwil dan Kepala Sekolah.  “Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan,” katanya menambahkan.

Terkait kurikulum darurat, Nadiem menjelaskan, hal itu merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini ada penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Ini bertujuan agar guru lebih fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

“Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran (tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir),” jelas Mendikbud.

Nadiem memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk memilih 3 (tiga) opsi pelaksanaan kurikulum sebagai berikut.

1. Tetap menggunakan kurikulum nasional 2013

2. Menggunakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus)

3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Nadiem mengatakan dengan penyederhanaan kurikulum tersebut  diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. Dan dia mengatakan penyederhanaan kurikulum ini juga akan memberikan dampak yang positif bagi guru, siswa dan orang tua.

Dampak bagi guru

1.  Tersedianya acuan kurikulum yang sederhana

2.  Berkurangnya beban mengajar

3. Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual

4. Kesejahteraan psikososial guru meningkat.

Dampak bagi Siswa

1.     Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual.

2.     Kesejahteraan psikososial siswa meningkat.    

Dampak bagi Orang Tua

1. Mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah

2. Kesejahteraan psikososial orang tua meningkat.

Mendikbud berharap, kurikulum darurat dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan siswa selama berlangsungnya masa pandemi Covid 19.

(Sumber: http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/read-news/mendikbud-jelaskan-soal-kurikulum-darurat;  dengan pengubahan sepertlunya)

Demi Reformasi Pendidikan, Mendikbud Akan Memberikan Kemerdekaan kepada Guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Sumber: Kemendikbud)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa salah satu konsep sederhana reformasi pendidikan yang akan dilakukan Kemendikbud adalah memberikan kemerdekaan pada guru untuk mengajar pada level yang cocok dengan murid. Hal itu dikatakan Mas Menteri dalam diskusi dengan guru-guru di SDN 15 Kota Palu, Kamis (5 November 2020).

“Ini sederhana, tapi luar biasa. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi guru. Guru kita berikan diagnostik lewat online. Berdasarkan itu, di dalam kelasnya guru akan tahu siswa saya di level mana? Literasinya, numerasinya di level mana? Dan guru diberi kemerdekaan untuk mencocokan level kurikulum yang setara dengan level anak (didiknya),” ujar Mendikbud.

Menurut Mendikbud yang akrab disapa Mas Menteri di media massa ini, saat ini semua siswa di Indonesia pada level yang sama diberikan level kurikulum yang sama tanpa mempertimbangkan kompetensi anak bisa menyesuaikan atau tidak.

“Jakarta, Yogya, Papua, Palu, semuanya sama. Tidak bisa. Itu namanya bukan belajar. Belajar itu namanya guru-guru boleh mundur kalau dia mau, boleh maju kalau dia mau, dan bukan berdasarkan umur, berdasarkan level kompetensi anaknya. Semua anak berbeda,” jelas Nadiem.

Untuk keperluan itu, melalui program Merdeka Belajar, pemerintah memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih cara penyampaian kurikulum atau cara mengajar.

“Saya mau turun dulu, saya mau cepet, saya mau setengah, saya lebih cepet. Silakan. Ini akan menjadi perubahan fundamental mengenai kurikulum kita,” lanjut tokoh muda alumnus Harvard University ini.

Penyederhanaan standar pencapaian akan terjadi. Namun, kata Mendikbud, yang lebih penting lagi adalah kebebasan guru untuk memilih.

“Saya lebih tepatnya di mana nih. Anak (didik) saya cocok di sini, saya mau level ini. Mungkin bahasa Indonesianya agak lebih maju, tapi mungkin matematikanya agak lebih rendah. Harus dipastikan kebebasan itu terjadi,” ungkapnya.

(Sumber: http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/read-news/mendikbud-bicara-reformasi-pendidikan-dan-kemerdekaan-guru; dengan penyesuaian seperlunya)

Surat Edaran Kemdikbud No. 2 Tahun 2O20 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kasus Terpilihnya Donald Trump Empat Tahun Lalu: Ketika Demokrasi Mengalami Anomali

Oleh  Akhmad Zamroni

Donald Trump Vs Joe Biden dalam pemilihan presiden AS 2020 (Sumber: Liputan6.com-Trie Yasni) 

Mengapa orang seperti Donald Trump bisa menjadi presiden? Mengapa tokoh kontroversial yang, menurut hasil survei banyak media, tidak disukai oleh banyak kalangan, termasuk oleh rakyatnya sendiri, ini bisa memenangkan pemilihan presiden di negara yang mengklaim diri sebagai kampiun demokrasi? Apakah proses pemilihan presiden Amerika Serikat yang memunculkan dia menjadi presiden benar-benar berlangsung bersih dan demokratis?

Kehadiran Trump dalam perpolitikan Amerika Serikat (AS) khususnya dan dunia umumnya memicu tanda tanya besar. Terpilihnya dia sebagai presiden AS menimbulkan rasa aneh di hati dan pikiran ratusan juta dan mungkin miliaran orang di seluruh dunia. Kemunculannya sebagai orang nomor satu di AS juga menimbulkan ketidaksenangan dan antipati di berbagai belahan dunia, termasuk juga di dalam negeri AS sendiri.

Dalam pandangan masyarakat internasional, Donald Trump bukanlah seorang demokrat: ia tidak menganut dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi dengan baik sebagaimana mestinya. Ia juga bukan tokoh yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kampanye-kampanyenya menjelang pemilihan presiden serta kebijakan-kebijakannya setelah menjadi presiden dengan gamblang memperlihatkan bahwa ia adalah seorang politikus yang intoleran dan diskriminatif.

Pengusaha yang memiliki rumah judi (kasino) dan beberapa kali kepergok melakukan pelecehan terhadap wanita itu berkali-kali menyatakan ketidaksukaannya dan sikap antipatinya terhadap Islam. Hanya karena beberapa peristiwa teror mengatasnamakan Islam, ia membuat generalisasi bahwa Islam itu negatif dan berbahaya sehingga perlu diwaspadai dan dibatasi. Ia tidak bisa bersikap seperti kebanyakan atau hampir semua kepala negara di dunia yang menganggap bahwa di luar beberapa kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam, Islam di banyak tempat di dunia mampu memperlihatkan wajah yang toleran, bersahabat, dan damai, sehingga generalisasi bahwa Islam itu buruk dan jahat sangatlah tidak tepat. Ia juga gencar memojokkan dan menyerang kaum imigran. Tanpa rasa malu dan sadar diri bahwa ia dan kaum kulit putih di Amerika Serikat juga merupakan kaum pendatang (imigran), ia menyatakan akan menolak atau menyeleksi dengan sangat ketat kaum imigran di AS.

Dengan sikapnya yang penuh prasangka, diskriminatif, rasis, tidak menghargai kebebasan, dan paranoid tersebut, Trump dengan cepat terbentuk menjadi figur kontroversial yang dianggap oleh banyak kalangan tidak pantas menjadi pemimpin negara sebesar AS. Masyarakat AS sendiri tidak sedikit yang menganggapnya sebagai presiden terburuk dalam sejarah AS. Masyarakat internasional dan sebagian masyarakat AS kini sepertinya justru memasukkan dia sebagai “figur yang berbahaya dan perlu terus dikawal kebijakan-kebijakannya.”

Persoalannya adalah kembali pada pertanyaan awal: mengapa ia bisa terpilih menjadi presiden AS? Bagaimana sistem demokrasi di AS yang sangat canggih, mapan, dan begitu dikagumi masyarakat dunia bisa meloloskan orang seperi dia? Apakah ada kesalahan dalam sistem demokrasi di AS sehingga tokoh sekontroversial Trump bisa masuk bursa calon presiden AS?

Pemilihan presiden AS tahun 2020 (Sumber: Mario Tama-Getty Images via AFP) 

Kasus Trump menunjukkan bahwa sistem yang demokratis tidak selamanya mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas serta menghargai HAM dan demokrasi itu sendiri. Terpilihnya dia sebagai presiden menunjukkan bahwa (sistem) demokrasi yang sangat canggih dan kredibel pun ternyata masih mengandung kelemahan. Dengan kata lain, demokrasi yang dipuja-puja dan dianggap sebagai sitem politik dan kehidupan yang paling baik tetap saja dapat mengalami anomali.

Terlepas dari masalah keteledoran Partai Republik untuk meloloskan dia menjadi kandidat presiden, kasus Trump dengan telak memperlihatkan ketidakakuratan dan ketidakcanggihan sistem demokrasi dalam melakukan seleksi calon pemimpin. Kelemahan ini agaknya bermula dari rekrutmen calon pemimpin yang tidak tepat akibat subjektivitas berlebihan yang terjadi pada partai politik dan massa pendukung kandidat. Partai politik tempat Trump bernaung, yakni Partai Republik, serta massa pendukungnya, walaupun hidup di negeri yang demokrasinya sudah sangat mapan, tampaknya kali ini tidak mampu melepaskan diri dari primordialisme sempit sehingga tokoh yang berkarakter rasis dan tidak menghargai HAM seperti Trump tetap saja mereka dukung. Dan terlepas dari persoalan money politics  yang bisa saja terjadi, mereka yang memiliki kepentingan untuk mengutamakan kelompok ras atau agamanya menganggap Trump sebagai orang yang tepat untuk dijadikan amunisi sekaligus meriam perjuangan.

Adapun perihal rumor intervensi Rusia dalam pemilihan presiden AS yang, konon dengan retasannya mampu “memenangkan” Trump sebagai presiden, masih menjadi tanda tanya besar serta kemungkinannya menjadi faktor penentu utama kemenangan Trump tidaklah signifikan. Melalui retasannya ke sistem IT pemilihan presiden AS, mungkinkah Rusia mampu memobilisasi rakyat AS untuk memilih Trump? Mungkinkah rakyat AS demikian gampangnya dibodohi oleh Rusia? Mungkin saja itu terjadi, tetapi jika rakyat AS sejak semula dan pada dasarnya menghendaki pemimpin yang demokratis, toleran, dan tidak diskriminatif, usaha apa pun untuk mengalihakan atau memanipulasi aspirasi mereka tetap saja akan gagal dan mereka tentu tidak akan memilih Trump. Namun, kenyataannya Trump menjadi pemenang sehingga menjadi sulit untuk ditampik bahwa aspirasi sebagian warga AS telah terkontaminasi oleh subjektivitas dan primordialisme.

Hal itu membuktikan bahwa demokrasi yang tidak didukung oleh objektivitas dan toleransi dapat mengalami blunder  dan anomali. Sebagai sistem, demokrasi jelas sangat baik untuk mewadahi kepentingan dan nasib semua suku, ras, penganut agama, dan semua kelompok manusia karena demokrasi mengharuskan adanya persamaan hak dan kewajiban untuk semua urusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, demokrasi hanyalah sebuah sistem yang dijalankan oleh sekumpulan manusia, yang jika sebagian dari kumpulan manusia itu keliru (subjektif, intoleran, diskriminatif, dan sejenisnya) dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil kebijakan, demokrasi bisa menjadi bumerang yang berbahaya. Demokrasi yang dijalankan dengan cara demikian dapat menjelma menjadi otoritarianisme yang menindas dan destruktif.

Dan kini, hipotesis itu mulai memperlihatkan kebenarannya melalui perilaku kekuasaan Trump. Beberapa perkembangan terakhir menunjukkan, Trump dengan jelas memperlihatkan sifat tangan besi dan otoriternya. Ia dengan sewenang-wenang memecat Direktur FBI, James Comey, yang tengah menyelidiki kemungkinan tim kampanye Trump menjalin hubungan dengan pihak Rusia selama masa kampanye pemilihan presiden serta menginvestigasi kasus orang terdekat Trump, yakni Michael Flynn (Penasihat Keamanan Nasional), yang terbukti berbohong kepada Mike Pence (Wakil Presiden) dan diduga melakukan pertemuan rahasia dengan intelijen Turki. Terakhir, Trump juga diduga kuat membocorkan informasi sangat rahasia dan sensitif milik AS kepada Rusia.

Kini pertanyaan lain muncul: mungkinkah Trump tergusur dari jabatannya sebagai presiden dan demokrasi akan kembali pulih di AS? Jika demokrasi menemukan bentuknya kembali yang murni dan utuh di AS, kepemimpinan dan sepak terjang Trump tentunya akan segera berakhir. Demokrasi tidak bisa berjalan beriringan dengan kepemimpinan yang otoriter.

Wallahu a’lam bissawab.

 

The Case of the Election of Donald Trump Four Years Ago: When Democracy Experienced Anomaly

 By  Akhmad Zamroni

Trump vs Biden (Source: Reuters)

Why did someone like Donald Trump become president? Why is this controversial figure who, according to a survey by many media, is disliked by many circles, including his own people, able to win the presidential election in a country that claims to be the champion of democracy? Did the election process for the president of the United States that resulted in him becoming president really run clean and democratic?

Trump’s presence in the politics of the United States (US) in particular and the world in general raises a big question mark. His election as US president caused a strange feeling in the hearts and minds of hundreds of millions and possibly billions of people around the world. His emergence as the number one person in the US has also generated resentment and antipathy in various parts of the world, including within the US.

In the view of the international community, Donald Trump is not a democrat: he does not properly adhere to and apply democratic principles and values ​​as they should. He is also not a figure who respects and upholds human rights (HAM). His campaigns ahead of the presidential election and his policies after becoming president made it clear that he was an intolerant and discriminatory politician.

The businessman who owns a gambling house (casino) and was caught several times harassing the woman repeatedly expressed his dislike and anti-Islam attitude. Just because several terror incidents acted in the name of Islam, he made a generalization that Islam is negative and dangerous so that it needs to be watched out and limited. He cannot act like most or almost all heads of state in the world who think that outside of several terrorist groups acting in the name of Islam, Islam in many parts of the world is capable of showing a tolerant, friendly, and peaceful face, thus generalizing that Islam is bad and evil. very imprecise. He also aggressively cornered and attacked immigrants. Without shame and self-awareness that he and white people in the United States are also immigrants (immigrants), he stated that he would reject or strictly select immigrants in the US.

With his prejudiced, discriminatory, racist, disrespectful, and paranoid attitude, Trump quickly became a controversial figure whom many considered unworthy of being the leader of a country the size of the US. Not a few Americans themselves consider him the worst president in US history. The international community and parts of the US society now seem to include him as a “dangerous figure and his policies need to be monitored.”

The problem is returning to the original question: why could he be elected president of the US? How could the democratic system in the US which is very sophisticated, well established, and so admired by the world community can pass someone like him? Is there a mistake in the democratic system in the US so that a controversial figure like Trump can enter the US presidential candidate?

United States Presidential Election 2020 (Source: Reuters)

Trump’s case shows that a democratic system is not always able to produce leaders with integrity and respect for human rights and democracy itself. His election as president shows that even a highly sophisticated and credible democracy (system) still contains weaknesses. In other words, democracy that is revered and considered as the best political system and life can still experience anomalies.

Apart from the problem of the Republican Party’s negligence in getting him to become a presidential candidate, Trump’s case clearly demonstrates the inaccuracy and inadequacy of the democratic system in selecting candidate leaders. This weakness apparently stems from the inaccurate recruitment of candidate leaders due to the excessive subjectivity that occurs in political parties and the masses of candidate supporters. The political party where Trump belongs, namely the Republican Party, and the masses of supporters, even though they live in a country where democracy is very well established, it seems that this time they are unable to break away from narrow primordialism so that figures with racist characteristics and do not respect human rights like Trump still support them. And apart from the money politics problem that could occur, those who have an interest in prioritizing racial or religious groups consider Trump the right person to be used as ammunition as well as a battle cannon.

As for the rumors of Russian intervention in the US presidential election which, it is said with hacks were able to “win” Trump as president, is still a big question mark and the possibility of being the main determining factor for Trump’s victory is not significant. Through its hack into the US presidential election IT system, is it possible that Russia will be able to mobilize the US people to elect Trump? Could it be that the people of the US were so easily fooled by Russia? It may happen, but if the American people from the beginning and basically want leaders who are democratic, tolerant, and non-discriminatory, any attempt to outsource or manipulate their aspirations will still fail and they certainly will not vote for Trump. However, in reality Trump became a winner, so it becomes difficult to deny that the aspirations of some US citizens have been contaminated by subjectivity and primordialism.

This proves that democracy which is not supported by objectivity and tolerance can experience blunders and anomalies. As a system, democracy is clearly very good for accommodating the interests and fate of all ethnic groups, races, religious followers, and all human groups because democracy requires equal rights and obligations for all affairs in the life of society, nation and state. However, democracy is only a system run by a group of people, if a part of the human group is wrong (subjective, intolerant, discriminatory, and the like) in behaving, behaving, and making policies, democracy can backfire. Democracy that is carried out in this way can transform into an oppressive and destructive authoritarianism.

And now, that hypothesis is starting to show its truth through Trump’s power behavior. Recent developments show that Trump is clearly showing his iron-fisted and authoritarian nature. He arbitrarily fired FBI Director James Comey, who was investigating the possibility that Trump’s campaign team had a relationship with the Russians during the presidential election campaign as well as investigating the case of Trump’s closest person, Michael Flynn (National Security Advisor), who was proven to have lied to Mike. Pence (Vice President) and is suspected of having a secret meeting with Turkish intelligence. Finally, Trump is also strongly suspected of leaking highly classified and sensitive US information to Russia.

Now another question arises: is it possible that Trump will be removed from office and democracy will recover in the US? If democracy finds its true and full form again in the United States, Trump’s leadership and activities will certainly end soon. Democracy cannot go hand in hand with authoritarian leadership.

Wallahu a’lam bissawab.