Ironi Negeri Kaya: Saat Kebijakan Fiskal Mencekik Rakyat dan Memanjakan Elite

Oleh Akhmad Zamroni

Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang keprihatinan sosial dan ekonomi yang mendalam. Di tengah situasi global yang tidak menentu, perhatian publik tertuju pada arah kebijakan domestik yang dinilai makin menjauh dari keadilan sosial. Berbagai program unggulan yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, awalnya dipromosikan sebagai angin segar bagi pemulihan ekonomi masyarakat bawah. Namun, dalam realitas implementasinya, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai lebih menguntungkan kelompok elite, kaum oligarki, serta memperkuat dominasi pengaruh kroni politik di lingkaran kekuasaan.

Banyak analisis ekonomi politik dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan laporan media kredibel, seperti Kompas.com dan Tempo.co, menyoroti adanya salah sasaran dalam distribusi nilai tambah dari program-program raksasa ini. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, menelan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat fantastis. Alih-alih murni menggerakkan perekonomian warung-warung kecil atau petani lokal di seluruh pelosok daerah secara merata, rantai pasok penyediaan logistik skala masif ini diduga kuat dikuasai oleh korporasi-korporasi besar yang terafiliasi dengan jaringan kroni dan oligarki baru.

Program MBG (Foto: Tempo-Tony Hartawan)

Distribusi proyek infrastruktur pendukungnya pun dinilai bias dan berpusat di wilayah tertentu sehingga memicu ketimpangan wilayah serta pemborosan anggaran akibat tata kelola yang buruk. Hal serupa terjadi pada restrukturisasi kelembagaan desa melalui program koperasi merah putih yang rentan ditumpangi kepentingan politik elektoral sekadar untuk memelihara basis kekuasaan di tingkat akar rumput. Kondisi ini diperparah oleh meluasnya kesan bahwa alokasi sumber daya negara kian condong pada penguatan sektor keamanan dan pertahanan, dengan porsi perhatian khusus pada institusi TNI dan Polri demi stabilitas politik formal.

Prioritas anggaran defensif itu terasa kontras dengan nasib pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sipil. Pada saat instrumen negara diperkuat secara logistik, jaminan ruang hidup untuk keadilan ekologis dan ekonomi rakyat justru kian menyempit akibat ekspansi industri besar. Sementara itu, para elite menikmati kue kekuasaan, masyarakat kelas menengah dan bawah dipaksa menelan pil pahit akibat kombinasi kebijakan fiskal yang agresif dan situasi pasar kerja yang memburuk.

Untuk mendanai belanja negara yang membengkak, pemerintah terus mengejar target penerimaan pajak yang sangat tinggi. Langkah ini diwujudkan melalui penyesuaian tarif pajak pertambahan Nnilai (PPN) yang merangkak naik serta perluasan basis pungutan pajak lainnya yang secara langsung memicu kenaikan harga barang pokok dan menurunkan daya beli. Rakyat merasa makin terbebani karena kenaikan pungutan ini tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang signifikan atau jaminan sosial yang memadai.

Koperasi Desa Merah Putih (Foto: Kompas.com-Bayu Apriliano) 

Ironisnya, tekanan pajak tersebut justru beriringan dengan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menggulung sektor industri nasional, khususnya industri manufaktur dan padat karya. Berdasarkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diliput luas oleh media nasional, angka pekerja yang kehilangan mata pencaharian terus meningkat pesat. Wilayah-wilayah pusat industri besar, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur, menjadi daerah terdampak paling parah dari fenomena ini. Melemahnya permintaan pasar global dan kenaikan biaya operasional domestik membuat banyak pabrik melakukan efisiensi ketat, meninggalkan puluhan ribu buruh terdampar tanpa kepastian masa depan ekonomi keluarga mereka.

Di atas semua penderitaan ekonomi tersebut, hal yang paling melukai rasa keadilan publik adalah praktik korupsi yang kian dilakukan secara terang-terangan dan masif. Risiko kebocoran sistemik di dalam proyek-proyek strategis nasional beranggaran jumbo dinilai sangat tinggi akibat lemahnya sistem pengawasan hukum dan hilangnya transparansi tata kelola. Sentimen publik mencerminkan keprihatinan mendalam bahwa hukum sering kali tajam ke bawah dalam penegakan kepatuhan wajib pajak rakyat kecil, tetapi tumpul ke atas ketika berhadapan dengan penyelewengan dana publik oleh aktor-aktor politik besar.

Kombinasi antara beban pajak yang menjepit, gelombang pengangguran baru akibat PHK, penyalahgunaan anggaran, dan suburnya korupsi menciptakan kesenjangan yang makin lebar antara penguasa dan rakyat. Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi radikal, membenahi tata kelola program nasional secara inklusif, dan mengembalikan orientasi kebijakan pada asas kemaslahatan murni rakyat banyak, maka stabilitas social-ekonomi yang dicita-citakan menuju Indonesia Emas berisiko runtuh dan hanya menyisakan narasi kemakmuran semu bagi beberapa gelintir elite semata. *