Gerakan Separatis: Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Oleh Akhmad Zamroni

Sumber: http 2.bp.blogspot.com

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan sebuah gerakan yang bertujuan memisahkan atau melepaskan Aceh dari NKRI. GAM juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASN-LF). Pada masa awal dibentuknya GAM, nama resmi yang digunakan adalah AM (Aceh Merdeka). Oleh pemerintah Orde Baru periode tahun 1980–1990, GAM diberi sebutan GPK-AM (Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka). 

GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro. Tokoh-tokoh lainnya adalah Daud Paneuk, Zubir, Mukhtar, Ishak Daud, Hasan di Tiro dan kawan-kawan membentuk GAM adalah perasaan mendapat perlakuan yang kurang adil dalam banyak hal dari pemerintah pusat (Orde Baru). Di antaranya, mereka menganggap kekayaan alam Aceh dieksploitasi pemerintah Orde Baru tanpa sebagiannya digunakan secara layak untuk Abdullah Syafi’ie, dan Said Adnan. Pada tanggal 4 Desember 1976, di perbukitan Halimon, Kabupaten Pidie, Hasan di Tiro dan para pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah RI. Salah satu hal yang menyebabkan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.

Sumber: www.asianews.it

Untuk mengekspresikan penentangannya terhadap pemerintahan Orde Baru, GAM melakukan perlawanan bersenjata. Gerakan tersebut mendapat reaksi keras dari pemerintah Orde Baru. Untuk mengatasi manuver-manuver GAM, rezim Orde Baru menggelar operasi militer dengan pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Operasi yang dijalankan sejak paruh kedua tahun 1980-an sampai dengan akhir 1990-an tersebut menyebabkan ribuan nyawa melayang (menurut Wikipedia sampai 15.000 jiwa), baik berasal dari pihak GAM, polisi dan tentara pemerintah, maupun warga masyarakat, sementara gerakan GAM sendiri tak kunjung dapat dipadamkan.

Pemberlakuan DOM membuat GAM terdesak serta menyebabkan sebagian tokoh dan pengikutnya melanjutkan gerakan separatis dari pengasingan (di luar negeri). Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang oleh gerakan reformasi pada tahun 1998, GAM kembali bangkit dan melakukan gerakan lebih intensif. Sepeninggal rezim Orde Baru, pemerintahan baru yang terbentuk mencoba bertindak lebih lunak dan persuasif dengan mengutamakan jalan dialogis dalam memadamkan GAM. Namun, jalan dialogis juga gagal membuahkan solusi yang memuaskan sehingga kemudian pada tahun 2003 pemerintah memberlakukan status darurat militer di Provinsi Aceh.

Gempa bumi dan tsunami dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004 yang membuat Kota Banda Aceh hancur serta mengakibatkan 200.000 lebih warga Aceh meninggal dunia kiranya membawa berkah. Bencana alam yang dampaknya sangat luar biasa ini tidak hanya mengguncang rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia dan rakyat Aceh, melainkan juga menyadarkan dan mendorong baik pemerintah RI maupun GAM untuk mengambil cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. Hanya dua bulan setelah gempa dan tsunami itu, tepatnya tanggal 27 Februari 2005, atas inisiatif dan mediasi pihak internasional, GAM dan pemerintah RI akhirnya memulai perundingan damai di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Perundingan difasilitasi oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.

Sumber: theelders.org

Setelah perundingan berlangsung 25 hari, pada tanggal 17 Juli 2005 tim perunding pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005. Proses perdamaian lebih lanjut dipantau oleh tim Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara anggota Uni Eropa. Di antara poin penting hasil perundingan adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi para anggota GAM.

Tindak lanjut lainnya adalah pihak GAM melakukan pelucutan senjata yang dimilikinya secara sukarela. Pada tanggal 19 Desember 2005, seluruh senjata milik GAM yang mencapai 840 pucuk diserahkan kepada Aceh Monitoring Mission. Melalui juru bicaranya, Sofyan Dawood, pada tanggal 27 Desember 2005, GAM juga mengeluarkan pernyataan bahwa sayap militer mereka secara resmi telah dibubarkan.